- Gatot Nurmantyo mengkritik kehadiran Wakil Ketua DPR Dasco saat pengumuman Kabinet Merah Putih, mengindikasikan adanya pengawasan terhadap Presiden Prabowo.
- Yudi Syamhudi Suyuti menilai kritik Gatot kurang memahami dinamika politik serta menganggap kehadiran Dasco adalah konvensi ketatanegaraan baru.
- Kehadiran Dasco simbolis menunjukkan keterlibatan legislatif dalam pemerintahan baru sebagai bentuk transparansi dan batasan kekuasaan eksekutif.
Suara.com - Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai salah kaprah.
Polemik itu bermula dari Gatot yang menyorot kehadiran Dasco saat pengumuman susunan Kabinet Merah Putih.
Gatot melontarkan pertanyaan terbuka mengenai urgensi serta peran Dasco yang berdiri mendampingi Prabowo, saat mengumumkan nama-nama pembantunya di pemerintahan.
Pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram Refly Harun itu, Gatot menilai kehadiran Dasco bukan sekadar pendampingan seremonial, melainkan ada indikasi untuk mengawasi Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pengumuman penting tersebut.
Salah satu tanggapan paling tajam datang dari Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti.
Yudi menilai, cara pandang Gatot terhadap kehadiran pimpinan DPR di samping Presiden menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dinamika politik kontemporer.
Tak hanya itu, kata dia, penilaian Gatot itu menunjukkan ketidakmampuan melihat praktik kenegaraan yang sedang dibangun oleh pemerintahan baru.
"Pernyataan Pak Gatot itu justru memperlihatkan kurang luasnya pemahaman politik dan praktik kenegaraan yang berkembang saat ini," kata Yudi, Kamis (5/2/2026).
Simbolisme Politik dan Konvensi Ketatanegaraan Baru
Yudi menyampaikan, kritik yang dilontarkan Gatot sebenarnya tidak memiliki dampak signifikan terhadap posisi maupun kredibilitas Dasco.
Sebaliknya, Yudi memandang kehadiran Dasco di sisi Presiden Prabowo sebagai sebuah langkah politik yang positif dan inovatif.
Meskipun ia mengakui bahwa secara historis hal ini belum pernah terjadi dalam proses kenegaraan presiden-presiden sebelumnya di Indonesia, hal tersebut dianggap sah secara politik.
Menurut Yudi, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai model konvensi ketatanegaraan baru.
Konvensi ini tidak memerlukan perangkat peraturan formal yang kaku, melainkan lahir dari kebutuhan praktis dan simbolis dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Ini jadi model presidensi Pak Prabowo yang sengaja melibatkan legislatif sebagai simbol perwakilan rakyat. Di situlah posisi Dasco untuk hadir," kata dia.
TERPOPULER
