Soal Syafii Maarif, Din Minta PDIP Tidak Reaksioner

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta PDI Perjuangan (PDIP) tidak reaksioner atau bersikap berlawanan menanggapi pernyataan Ketua Tim Sembilan, Syafii Maarif, mengenai keputusan Presiden terkait calon Kapolri.

"Seyogyanya tidak perlu ada reaksi demikian. Saya berharap PDIP tidak menanggapi dengan reaksioner pernyataan Syafii Maarif," kata Din, saat ditemui di Kantor DPP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/2/2015) malam.

Din mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, hanya menyampaikan berita yang diterimanya melalui telepon dari Presiden. Syafii sendiri menurutnya, dikenal selalu bertindak sesuai hati nurani. Sehingga dengan demikian, pernyataannya tidak dimaksudkan untuk memperkeruh polemik pelantikan calon Kapolri, seperti yang antara lain dituduhkan anggota Komisi III DPR dari PDIP, Junimart Girsang.

"Syafii Maarif adalah tokoh bangsa untuk referensi moral dan Ketua Tim Sembilan. Ia hanya menyampaikan berita karena telepon sendiri. Ia selalu berbuat sesuai hati nurani," tutur Din.

Sementara, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Simanjuntak, juga memperingatkan Junimart Girsang yang telah menyebut Syafii Maarif sebagai "orang tak jelas".

"Dia (Junimart) harus hati-hati. Jaga pernyataan dia. Syafii Maarif itu pemimpin 30 juta umat Muhammadiyah di Indonesia," kata Dahnil.

Sebelumnya, Junimart menyebut Syafii Maarif "tidak jelas" dan memintanya tidak memperkeruh polemik calon Kapolri. Hal itu disampaikannya setelah Syafii mengatakan bahwa Presiden memberitahu dirinya (melalui telepon) tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan.

Syafii sendiri mengetuai Tim Independen bentukan Presiden Jokowi yang diminta memberikan masukan dan rekomendasi atas masalah pelantikan calon Kapolri dan polemik KPK versus Polri. Di dalam tim itu juga ada mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, guru besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, sosiolog Imam Prasodjo, serta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto. [Antara]