Suara.com - Kasus dana siluman yang terdapat di rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp12 triliun menimbulkan polemik di masyarakat.
Masyarakat menuding anggota DPRD DKI Jakarta sebagai ‘maling’ karena memasukkan alokasi dana untuk proyek yang tidak jelas. Anggota DPRD DKI Jakarta, Sere Tambunan mengaku kaget dengan anggapan masyarakat yang ‘kejam’ terhadap anggota dewan.
“Bukan hanya masyarakat saja yang menuding anggota DPRD Jakarta maling, tetapi anak saya juga bertanya hal yang sama kepada saya. Dia bilang, ibu maling yah,” kata Sere melalui sambungan telepon kepada suara.com, Senin (2/3/2015).
Sere menambahkan, dana sebesar Rp12 triliun yang ada di APBD DKI Jakarta itu sebenarnya merupakan dana yang pernah dialokasikan pada APBD 2014 dan batal direalisasikan.
Ketika ditanya tentang perusahaan fiktif yang memenangkan tender untuk pengadaan UPS di sekolah itu, Sere menjawab dengan dioplomatis,” Biarkan saja proses hukum berjalan. Kita kan punya KPK dan BPK. Kalau memang benar dana itu adalah dana siluman, silakan ditindaklanjuti.”
Kasus dana siluman itu pertama kali dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kata Ahok, dana sebesar Rp12 triliun untuk pengadaan UPS itu terlalu besar.
Ahok sudah melaporkan dana siluman ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mensinyalir, ada indikasi dana untuk pengadaan UPS itu merupakan dana siluman.
TERPOPULER
