Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Selasa (10/3/2015), mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono. Menkumham mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan kubu Agung.
"Kami memutuskan sesuai amar keputusan Mahkamah Partai yang mengabulkan untuk menerima hasil DPP Partai Golkar dari Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," kata Yasonna dalam konferensi pers di Jakarta.
Yasonna menambahkan keputusan diambil berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat 5 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2/2011 yang menyebutkan keputusan Mahkamah Partai dalam sengketa kepengurusan antara dua kubu bersifat mengikat.
"Berdasarkan undang-undang keputusan MP bersifat mengikat," ujarnya.
Selanjutnya, Menkumham meminta Agung Laksono segera mengirimkan nama-nama pengurus sesuai kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela sebagaimana keputusan Mahkamah Partai. Daftar kepengurusan itu, lanjut Yasonna, harus dilampirkan dengan akta notaris.
"Tinggal menunggu DPP yang dipimpin Pak Agung Laksono mengirimkan keputusan sesuai butir-butir keputusan MP. Setelah itu kami memberikan surat keputusan tentang kepengurusan yang sah," katanya.
Sementara itu, sore nanti sekitar jam 16.00 WIB, Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie akan berkumpul di Hotel Sahid untuk menyikapi keputusan Menkumham. Acara ini, kabarnya akan dihadiri oleh seluruh ketua dewan pimpinan daerah tingkat I dan II.
