Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keputusan ini didasarkan pada instruksi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kami sudah diminta Pak Zulkifli untuk cabut hak angket," kata anggota Komisi E DPRD Fraksi PAN Johan Musyawa, Selasa (10/3/2015).
Johan menambahkan instruksi ini harus diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PAN.
"Ini permasalahannya walaupun urusan pribadi, perseorangan, tapi tetap melekat bahwa kami itu perpanjangan partai. Jadi harus kami ikuti seperti yang dikatakan Pak Zulkifli," ujarnya.
Johan mengatakan Zulkifli Hasan menginginkan polemik antara eksekutif dan legislatif bisa segera diakhirnya demi kepentingan rakyat Jakarta.
Menurut Johan alasan Zulkifli memerintahkan pencabutan tanda tangan dukungan hak angket ialah agar hubungan eksekutif dan legislatif harmonis.
"Alasannya untuk utamakan kepentingan rakyat dan supaya roda pemerintahan tetap jalan. Kita ingin hubungan komunikasi politik eksekutif dan legislatif berjalan sejuk," katanya.
Hari ini, kata Johan, Fraksi PAN akan melaporkan perihal pencabutan tanda tangan hak angket kepada Ketua Panitia Hak Angket.
"Hari ini kita bikin suratnya," kata dia.
Sebelum PAN, Fraksi Nasional Demokrat sudah lebih dahulu menarik dukungan.
Hak angket digunakan karena DPRD menilai Gubernur menyalahi prosedur dalam penanganan APBD 2015.
Kisruh antara Ahok dan DPRD, menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, didasari dua isu. Pertama, tentang prosedural penyusunan APBD 2015 yang disoal dewan dan kedua, isi APBD sendiri sebagaimana yang disorot Ahok.
Patrice menilai sikap Ahok benar. Ahok ingin agar sebagian besar APBD dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Dia ingin anggaran ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prioritasnya, misalnya pendidikan dengan membangun sekolah, memperbaiki sekolah, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar," kata Patrice kepada suara.com.
