Suara.com - Setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan hasil evaluasi masalah APBD 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan bertemu dengan DPRD DKI Jakarta untuk membahasnya secara bersama-sama.
"Ya, pasti mau ketemu. Tapi, kalau mereka tetap ngotot masukin yang Rp12,1 triliun, kan tidak masuk akal. Saya kira gak perlu lagi bangun-bangun opini di televisi. Kan kita udah buka nih," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Ahok menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kompromi dengan mengesahkan dana Rp12,1 triliun yang disebut Ahok sebagai dana siluman.
Ahok yakin warga Jakarta juga tidak akan mau menerima dana triliunan -- antara lain untuk pembelian alat penyimpan daya listrik sementara atau UPS -- yang menurutnya mengada-ada itu.
"Kan kita sudah buka nih. Tinggal tanya saja warga DKI mau gak menerima Rp12,1 triliun beli UPS-UPS yang gak masuk akal. Dan UPS pun Polda Metro sudah menyatakan itu ada temuan korupsi, ada temuan mark up. Ini kan jelas," kata Ahok.
Itu sebabnya, kata Ahok, percuma saja anggota dewan berusaha dengan berbagai cara untuk tetap memasukkan anggaran Rp12,1 triliun.
"Ini, kan jelas. Nah terus kalau DPRD ngotot lagi nih di TV, saya lihat di TV, dia ngotot lagi, kan bisa eksekutif menolak," kata Ahok.
Ketegangan hubungan Ahok dengan DPRD bermula dari pernyataan Ahok mengenai munculnya dana sebesar Rp12,1 triliun, yang kemudian disebut sebagai dana siluman.
DPRD kemudian bereaksi keras dengan menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Ahok mengirimkan draft APBD ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka berang karena rancangan yang dikirim ke kementerian bukan yang telah dibahas bersama dewan.
Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum memutuskan solusi permasalahan APBD. Pengesahan APBD tahun ini pun molor dan telah berimbas ke sejumlah sektor.
