Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan dibalik rencana pemberian remisi bagi narapidana koruptor.
“Filosofi kita adalah membina terpidana koruptor. Ini adalah hak narapidana dalam konteks human rights. Manusia sejahat apapun punya hak. Dihukum, tetapi tetap hak fundamentalnya ada,” kata Yasonna seperti dilansir laman Setkab.go.id, Sabtu (14/3/2015).
Yasonna menjelaskan, hukuman berat kepada koruptor bisa dilakukan dengan memberatkan hukumannya.
“Hakimlah yang menentukan besaran hukumannya. Dan yang lebih baik, buat koruptor itu membayar senilai yang dia korup. Itu yang harus dibayar, disita, dan ditambah pemberatan berapa miliar (dendanya),” ujar Yasonna.
Jadi, lanjut Yasonna, hukuman badannya tetap jalan, tetapi jangan hilangkan hak dia sebagai narapidana dalam pembinaan. Kata dia, sistem yang membuat koruptor sulit mendapatkan remisi harus dikoreksi dan diluruskan.
Namun diakui Yasonna bahwa rencana pemberian remisi kepada koruptor itu masih dalam pembahasan secara ilmiah.
“Filosofi kita adalah membina terpidana koruptor. Ini adalah hak narapidana dalam konteks human rights. Manusia sejahat apapun punya hak. Dihukum, tetapi tetap hak fundamentalnya ada,” terang Yasonna.
TERPOPULER
