Dalam kesempatan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta kedua lembaga secepatnya menyelesaikan berbagai masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Presiden Jokowi usai pertemuan itu menyebutkan ada tiga kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan itu.
"Pertama seluruh proses harus segera diselesaikan secepat-cepatnya, kemudian langsung dikerjakan untuk masyarakat DKI," kata Presiden.
Kedua, harus diupayakan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. "Konflik harus diselesaikan dengan cara yang baik melalui musyawarah untuk mufakat," tukasnya.
Ketiga, APBD DKI Jakarta Tahun 2016 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), tidak lagi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) seperti tahun 2015 ini.
Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ia memang dipanggil Presiden untuk datang ke Istana Kepresidenan Jakarta.
"Saya laporkan kepada Presiden kondisi Jakarta," ucapnya.
Dalam kesempatan itu Prasetyo juga mengatakan PDIP tidak bermaksud melakukan pemakzulan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Ia meminta agar media ikut menciptakan kondisi yang kondusif di Jakarta sehingga semua pihak bisa bekerja dengan baik.
"PDIP tidak ada maksud pemakzulan, kita mau bekerja," tegasnya.
Sementara itu Ahok menyatakan setelah Pergub tentang APBD 2015 ditandatangani maka anggaran bisa segera dicairkan.
"Pekan depan cair, termasuk tunjangan kesejahteraan daerah atau TKD, lelang tahun jamak juga bisa dilakukan," katanya.
TERPOPULER
