Suara.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak akan menghapus outsourcing (sistem alih daya). Sebab UU Ketenagakerjaan sudah mengaturnya.
Hal itu dikatakan Hanif usai menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) bersama Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN, di Stasiun Kereta Api Senen, Jakarta, Jumat (1/5/2015).
"Tidak ada penghapusan. Di undang-undang ada kok. Baca undang-undangnya dulu. Masa kita mengajak pemerintah langgar undang-undang," kata Hanif.
Aturan yang dimaksud Hanif adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 27/2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 19/2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Permenaker ini ditandatangi oleh Hanif pada 31 Desember 2014 lalu.
Penghapusan sistem alih daya ini merupakan salah satu tuntutan buruh dari tahun ke tahun. Sebab sistem terebut dinilai tidak adil. Banyak buruh yang tidak mendapatkan kepastian bekerja di sebuah perusahaan.
