Suara.com - Masih banyak angkutan umum, terutama Kopaja, di Ibu Kota Jakarta yang ugal-ugalan dan perilaku sopir itu sangat membahayakan keselamatan masyarakat di jalan raya. Tapi, tak ada tindakan yang membuat mereka jera. Bahkan, sekarang malah menjadi-jadi.
"Itu karena kebobrokan Pemda (pemerintah daerah). Masa Pemda ditekan oleh Organda? Tidak bisa kasih bus yang baik kan lucu, yang punya kuasa siapa? yang punya duit siapa, ya Pemda," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Seperti yang sudah lalu-lalu, pemerintah pun berjanji akan mencabut izin operasi angkutan umum yang ugal-ugalan di jalan raya.
Tapi, kata Ahok pencabutan izin baru akan dilakukan setelah armada angkutan umum memadai sehingga tidak berpengaruh pada penumpang.
"Tunggu bus cukup kita akan cabut izin trayeknya (angkot yang ugal-ugalan). Sekarang kita ditekan. Kenapa kita gak tangani karena kita gak berani," kata Ahok,
"Silakan ancam, yang punya jalan itu siapa. Kita (pemerintah) kok. Saya jujur aja ya pengusaha bisa ngancam kalau pemda lemah atau pejabat mau kamu suap. Selama pejabat ga bisa disuap itu harus hati-hati. Jadi ada pepatah kuno ancaman jenis apa pun kamu gak usah takut," Ahok menambahkan.
Ancaman yang dimaksud Ahok ialah Organda memilih opsi armada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway hanya beroperasi sampai di halte Transjakarta perbatasan daerah. Dengan kata lain, tidak lagi melayani penumpang di setiap halte Transjakarta di Ibu Kota seperti selama ini.
Untuk menata dan menyinergikan semua angkutan umum, Ahok menginginkan agar semua bus Kopaja memberlakukan tarif perkilometer seperti bus Transjakarta.
