Suara.com - Desakan kuat melakukan pergantian sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK diduga karena ada desakan dari partai pendukung, khususnya PDI Perjuangan.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri menegaskan jika pimpinan pusat PDIP tak pernah ada membahas soal reshuffle di setiap rapat resmi yang digelar.
"Belum yah, di PDIP belum membahas itu (reshuffle kabinet). Setiap rapat resmi PDIP gak ada pernah membicarakan soal reshuffle," kata Rokhim di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Meski begitu, kata Rokhmin, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan menyiapkan kader partai terbaik jika memang ada keputusan presiden melakukan reshuffle.
"PDIP sebagai partai pengusung wajar dan punya kewajiban moral (persiapkan kader). Saya tegaskan Ibu Ketum sudah sangat siap dengan nama-nama dan untuk posisi-posisi sesuai bidangnya dan potensi dari kader PDIP,"jelasnya.
Menurut Dosen IPB ini, pemerintah memang menghendaki perombakan Kabinet Kerja. Namun, sebagai partai pengusung, mereka tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif penuh dalam memilih para 'pembantunya'.
"Kalau memang pemerintah menghendaki reshuffle. Tapi sekali lagi, soal itu adalah hak prerogatif presiden. Kita PDIP tidak mengintervensi kebijakan itu. Sekali lagi itu adalah hak prerogatif presiden," tutupnya.
