Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencium gelagat gamang di balik rencana presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja bentukannya. Hal tersebut, kata dia, tak lepas karena adanya konstelasi politik baik di dalam maupun di luar lingkaran Istana.
Hal ini, menurut Misbakhun, berdampak langsung kepada Jokowi dalam mencari dukungan dari segala lini. Politisi Partai Golkar ini beranggapan kondisi itu sudah bisa dilihat dilihat dari cara mengganti nama calon Kapolri.
"Untuk mengganti pemimpin Korps Bhayangkara saja butuh energi ekstra bagi Jokowi mengimplementasikan hak prerogatifnya. Artinya, ada sebuah konstelasi di balik pemerintahan ini. Presiden jelas butuh dukungan penuh. Konsolidasi inilah yang kita anggap menemukan problem," kata Misbakhun dalam diskusi yang bertajuk 'Menanti Sabda Rehuffle' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Pusat, Sabtu(9/5/2015).
Ditambahkan Misbakhun, wacana reshuffle kabinet sebenarnya muncul dari desakan orang-orang di luar istana. Pasalnya, hingga saat ini Jokowi belum menunjukkan gelagat akan membahas hal ini.
Di luar wacana perombakan kabinet, evaluasi dinilai sebagai jalan keluar yang paling ideal. Sebab, kata Misbakhun, basis Kabinet Kerja adalah kinerja yang memang sepatutnya mendapatkan evaluasi.
Perombakan kabinet dianggap terlalu dini untuk diimplementasikan. Sebab, Kabinet Kerja belum bisa membuktikan kinerjanya dalam waktu yang terbilang singkat. Dengan merombak kabinet, kata dia, Jokowi justru akan dinilai salah memilih menteri.
"Tentunya ini akan menjadi problem bagi kinerja pemerintahan. Jangan sampai ini jadi bumerang politik bagi presiden sendiri," lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai persoalan yang dihadapin Kabinet Kerja saat ini tidak terlepas dari 'warisan' pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi harus saya akui, implementasi kerja SBY lebih baik dari pemerintahan sekarang. Mungkin karena itu juga tidak terlepas dari konstelasi politik saat ini," ujar Enny.
