Suara.com - Menurut hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia pada 24 sampai 30 April 2015, tingkat kepuasan publik secara umum terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya 31,3 persen. Sedangkan 65,6 persen publik mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Masyarakat belum puas terhadap kebijakan pemerintah, seperti pola penentuan harga Bahan Bakar Minyak, impor beras, kenaikan tarif dasar listrik, dan gas.
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan penurunan tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla didasari pada buruknya komunikasi yang dijalin pemerintah dengan masyarakat. Apalagi, kata dia, isu perombakan Kabinet Kerja terus didengungkan banyak pihak lantaran ada beberapa menteri yang dianggap tidak bisa bekerja secara maksimal.
"Jangan salahkan rakyat bila sering mengharapkan solusi pragmatis dari Presiden, salah satunya reshuffle atau perombakan Menteri di Kabinet Kerja," kata Hendri Satrio dalam acara diskusi bertajuk Evaluasi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK: Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi-JK di Kedai Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).
Dengan tingkat kepuasan publik kepada Presiden dan Wakil Presiden hanya 31,3 persen dan 65,6 persen lagi tidak puas terhadap kinerja pemerintah, kata Hendri, hal tersebut yang kemudian membuat masyarakat sering menduga-duga maksud dan tujuan program pemerintah.
"Padahal, kata dia, sangat mungkin kepercayaan naik dan ketidaksetujuan turun bila pola komunikasi dengan rakyat diperbaiki," katanya.
