Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Surabaya menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru berusia enam bulan belum waktunya melakukan perombakan kabinet.
"Kami menilai saat ini bukan waktu yang tepat jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, karena pemerintahannya baru berusia enam bulan," kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Rusli Effendi di Jakarta, Minggu (PPP).
Menurut Rusli Effendi, dalam waktu enam bulan, belum cukup bagi publik untuk memberikan penilaian terhadap kinerja menteri anggota kabinet, apalagi jika tuntutannya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia menegaskan meskipun publik menyuarakan reshuffle kabinet tapi hal itu adalah hak prerogatif presiden.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah akan menggunakan hak prerogatifnya atau tidak," katanya.
Menurut dia, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang membantu melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan.
Ketika ditanya, bagaimana kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader PPP di kabinet, Rusli menegaskan kinerjanya baik.
Menurut dia, kinerja Menteri Agama terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang menyimpulkan hasil baik.
Selama sekitar sebulan terakhir, publik mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, terutama menteri-menteri bidang ekonomi. (Antara)
TERPOPULER
