Suara.com - DPP PPP kubu Romahurmuziy menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan reshuffle Kabinet Kerja yang terus bergulir beberapa pekan terakhir.
"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden," kata Ketua DPP PPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Rusli Effendi, dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/5/2015).
Namun, menurut Rusli, reshuffle belum perlu dilakukan, mengingat para menteri baru bekerja sekitar enam bulan, terutama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan kader PPP.
"Untuk saat ini kinerja Menteri Agama cukup bagus, kita apresiasi dengan menteri kita yang kinerja teratas berdasarkan survei di lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," ujar Rusli.
Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan kepada Presiden Jokowi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai isu perombakan kabinet.
"Kami mengharapkan kepada Presiden untuk menanggapi hal ini. Jangan sampai isu reshuffle justru mengganggu kinerja kabinet," ujar Hasto di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
Menurut Hasto isu reshuffle dapat mengganggu kinerja para menteri yang belum genap setahun bekerja.
PPP kubu Romi dan PDI Perjuangan merupakan dua partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
