Ini 6 Isu Titipan Jelang Konsultasi Pimpinan DPR dan Jokowi

Suara.com - Pimpinan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Senin (18/5/2015).

Sejumlah anggota DPR dalam sidang paripurna pembukaan masa siadang IV 2014-2015 menyampaikan enam isu agar bisa masuk agenda pembahasan  dalam rapat konsultasi itu.

Berikut ke enam agenda yang diusulkan dibahas saat konsultasi dengan Jokowi:

1.Tes keperawanan masuk TNI

Diawali dari interupsi Fraksi PDIP dari NTT Honing Sanny menginginkan agar  isu tes keperawanan masuk TNI ikut dibahas bersama Presiden Jokowi.

"Ada suara keluhan dari masyarakat di dapil saya, NTT. Banyak anak SMA yang bertanya soal tes keperawanan masuk TNI. Mohon pimpinan mendengarkan aspirasi masyarakat," ujar Honing.

2. Pengungsi Rohingya

Anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno dan Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul masalah pengungsi Rohingya. Keduanya menginginkan agar Pemerintah Indonesia membantu para pengungsi.

"Kita minta pimpinan DPR untuk bergerak membantu warga Rohingnya," kata Teguh

 Sedangkan Ruhut mendesak agar aparat pemerintah bisa membantu dengan membawa mereka ke daratan terlebih dahulu.

"Tolonglah TNI menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Baru kita pikirkan langkah selanjutnya," kata Ruhut.

3.Jangan naikkan harga solar

Anggota Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menitipkan pesan, agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis solar yang lebih banyak digunakan sebagai transportasi massal dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan salah satu BUMN kita tidak rugi meskipun sebagian BUMN kita (yang lain) sudah rugi. Jokowi buat kebijakan pro rakyat," kata Bambang.

4. Selesaikan Kasus Benjina

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mercy Barus  mengiginkan agar pemerintah mengusut tuntas kasus perbudakan di Benjina.  Dia juga meminta untuk PT. PBR di Benjina untuk ditindak.

"Terindikasi kuat terjadi perbudakan fisik, yang melibatkan perusahan multi nasional perikanan. Kita meminta PT. PBR segera ditutup karena merugikan daerah. Tidak ada dampak ekonomi apapun pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, yang ada pemisknan," kata dia.

5. Mafia Beras

Anggota Fraksi Firman Subagyo mengatakan, carut marutnya ketahanan pangan, khususnya kebijakan impor beras membuat banyaknya mafia beras bermain.

"Dengan adanya statemen presiden bahwa indonesia tindakan import, ini akan menjadi permainan. Ditemukan indikasi pengusahan swasta yang menimbun beras, ini akan menyengsarakan rakyat. Ini menjadi permainan tengkulak. Oleh karena itu agar rapat konsultasi dengan presiden disampaikan," tuturnya.

6. Pemerintah Diminta Fokus Kerja

 Anggota Fraksi PKS Refrizal, meminta pimpinan DPR yang nanti akan melakukan rapat konsolidasi dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan supaya pemerintah fokus pada program kerja yang dikampanyekan pada masa pemilu lalu.

"Saya ingin pesan ke pimpinan yang mau ke presiden, fokus pada program jangan bikin kacau. PSSI kacau, partai diadu domba, sekarang saatnya fokus pada program," kata Refrizal.

Anggota DPR juga meminta supaya pemerintah fokus pada pembangunan. Sebab, selama masa reses lalu, dia mendapatkan laporan dari masyarakat bila yang dibutuhkan sekarang adalah pembangunan fisik di daerah.

"Usulan dari daerah lebih kepada pembangunan fisik," ujarnya.