Suara.com -
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, implemantasi reformasi untuk DPR mencakup bidang kedewanan, Sekretariat Jenderal atau sistem pendukung, serta penguatan kelembagaan, sarana-prasarana menuju kemandriian staf dan anggaran.
Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah dalam pidato Paripurna di DPR, hari ini, Rabu (20/5/2015). Dia menganggap demokrasi yang berkembang di era reformasi ini perlu dijaga. Karenanya, perlu penguatan reformasi di DPR yang merupakan pilar demokrasi, termasuk dalam membangun fasilitasnya.
"Implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan akan dilaksanakan secara eksternal dan internal," kata Fahri.
Fahri menerangkan, ada tujuh langkah yang perlu dilakukan dan akan berjalan simultan serta terintegrasi untuk penguatan kelembagaan DPR guna penguatan reformasi tadi.
Pertama, membangun alun-alun demokrasi. Yaitu sebuah plasa reformasi untuk publik. Fahri menilai, alun-alun demokrasi ini bisa menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Kedua, membangun museum dan perpustakaan yang sekaligus akan dijadikan cagar budaya dan ikon nasional. Ketiga, pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik untuk mempermudah tamu masuk ke DPR. Keempat, membangun visitor center yang dikelola untuk aktivitas pengunjung harian.
Kelima, pembangunan ruang pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, kajian APBN dan kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian.
Keenam, pembanguan ruangan kerja anggota dan tenaga ahli yang standar. Serta ketujuh, integrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota.
Fahri menerangkan, anggaran untuk penguatan ini masuk dalam RAPBN 2016. Namun, dia sendiri mengaku tidak tahu anggarannya dan sudah didiskusikan sebelumnya dengan sejumlah ahli, baik arsitek, budaya dan lainnya.
"Semua mengatakan inilah momen kita menjaga ingatan publik tentang momen demokrasi kita. Kalau dewan tidak berbenah bahaya. Bisa-bisa rakyat minta kudeta. Anda harus ingat itu. Orang sudah nggak tahan," ujarnya.
TERPOPULER
