Pemerintah Harus Siapkan Pasar Bagi Produk Eks PSK

Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah untuk memikirkan pemasaran hasil karya atau kreativitas para eks wanita tuna susila/pekerja seks komersial sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan.

"Usai menutup dan memberikan pelatihan, pemerintah harus menyediakan pasar bagi produk yang mereka hasilkan," ujarnya di sela mengunjungi sekaligus melihat hasil kreativitas para eks WTS/PSK di kawasan Dupak Bangunsari Surabaya, Sabtu (30/5/2015).

Sejak penutupan lokalisasi di kawasan tersebut oleh pemerintah beberapa waktu lalu, sebagian eks WTS dan mucikari di sana berganti profesi, mulai dari berdagang, hingga menjadi perajin batik.

Menurut dia, peranan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting karena warga di sana dianggap masih membutuhkan bimbingan.

"Apalagi mereka harus bersaing dengan para pengusaha profesional yang ada di luar. Mereka butuh wadah dan kami tentu siap memberikan tempat di kantor DPD RI di Jakarta untuk dipamerkan," ucapnya.

Dalam kunjungannya tersebut, mantan legislator DPRD Jatim itu menyaksikan sejumlah wanita membatik. Ditemui di lokasi yang sama, koordinator perempuan perajin batik Dupak Bangunsari Endang Winarti mengaku sangat senang dan merasa ada perhatian dengan kunjungan tersebut.

"Meski hanya kunjungan, namun bisa memotivasi warga. Selama ini kami berusaha mengubah stigma Dupak Bangunsari yang dulunya dikenal lokalisasi dan kini menjadi kawasan produk kreatif," katanya.

Sementara itu, Humas Ikatan Dai Lokalisasi Gatot Subiantoro mengaku bangga karena sekarang di wilayahnya masalah sosial ini bisa selesai dan memiliki 100 lebih warga binaan.

"Mereka mampu memproduksi keset, sambal kemasan, peralatan dari bahan eceng gondok, roti dan produk lainnya," tuturnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim Indera istianto dalam kesempatan tersebut berharap adanya campur tangan dari sektor lain, misalnya perdagangan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Sebab ini bukan lagi masalah sosial murni, sehingga harus diselesaikan bersama dan lintas sektoral," katanya. (Antara)