Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyelanggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 sudah terpenuhi semua, tinggal pelaksanaan saja.
"Perkembangan terakhir 269 pilkada serentak tak sudah terpenuhi semua. Sampai kemarin sore clean and clear anggaran sudah tersedia. Dan harus siap Desember 2015," kata Tjahjo usai rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (4/6/2015).
Dia mengatakan sekarang tinggal anggaran pengamanan yang belum selesai karena ada beberapa daerah yang belum memasukkan anggaran ke APBD.
"Kita sudah minta Menteri Keuangan, memungkinkan ada bantuan nggak untuk Mabes Polri," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan sejumlah daerah juga sudah menyiapkan payung hukum untuk pembentukan satuan kerja pengawas pilkada serentak. Secara umum, Tjahjo menerangkan satuan kerja pengawas ini sudah dipersiapkan, tinggal masalah administrasi.
"Beberapa daerah belum setuju dengan anggaran pengawasan tapi itu bukan karena ditolak, tapi karena beberapa faktor seperti satuan kerja daerah belum terbentuk. Jadi bukan anggarannya, tapi masalah administrasi dan pertanggungjawaban. Jadi tinggal faktor teknis saja, secara teknis toh anggaran keluar secara bertahap," kata dia.
Di sisi lain, Komisi II meminta supaya ada audit di KPU. Sebab, anggaran pilkada serentak membengkak. Menurut Tjahjo, pembengkakan merupakan hal yang wajar.
Kemudian soal dana kampanye yang ditanggung calon atau pemerintah, Tjahjo menyatakan akan melihat lebih dulu pilkada tahun ini.
"Kalau kemarin kan (diserahkan) masing-masing calon, tapi kan tidak adil. Tapi ternyata malah membengkakkan anggaran daerah. Karenanya kalau DPR anggap perlu ada revisi kembali untuk pilkada serentak tahun 2027 atau setelah pileg dan pilpres 2018 ya bisa saja (direvisi)," ujarnya.
