Suara.com - LSM HAM The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso adalah 'produk' orde baru. Namun Sutiyoso diakui memiliki pengalaman panjang di dunia intelijen.
Direktur Imparsial Poengky Indarti menjelaskan meski berlatarbelakang militer dengan menjadi Kopassus, Sutiyoso adalah seorang sipil. Dia sudah pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.
Sehingga, menurut Poengy, penunjukan seorang sipil menjadi Kepala BIN adalah sesuai dengan track. Hanya saja usia Sutiyoso yang tak lagi muda itu diragukan kelincahannya untuk mengemban tugas.
"Apalagi pengalamannya di dalam dunia intelejen adalah pengalaman pada masa Orde Baru. Kami khawatir paradigma lama intelejen masa Orde Baru akan mewarnai pemikirannya," jelas Poengky saat berbincang dengan suara.com, Rabu (10/6/2015).
Imparsial juga menilai Sutiyoso sebagai seseorang yang terkait pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga diduga akan membuat BIN tidak bersedia bekerjasama membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
"Sayang sekali, Presiden Jokowi justru memilih Sutiyoso yang diduga terkait kasus Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli) dan dia juga menjadi Gubernur DKI pada saat terjadinya situasi genting di Ibukota pada tahun 1997 dan 1998, pada masa terjadinya penculikan aktivis, kerusuhan Mei dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti Trisakti dan Semanggi," jelas Poengky.
