Suara.com - Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi menilai ada kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan wacana kenaikan nilai dana aspirasi daerah pemilihan menjadi sebesar Rp20 miliar. Agar isu ini tidak menjadi politik transaksional, Presiden Joko Widodo diminta menolak gagasan tersebut.
"Jangan sampai bentuk transaksional melekat kepada Presiden Jokowi dengan menyetujui dana aspirasi masuk dalam APBN. Karena itu Presiden Jokowi harus menolak usulan tersebut," kata Apung di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).
Berdasarkan kajian FITRA keinginan tersebut alih-alih menyerap aspirasi masyarakat, ide itu juga rawan menjadi bancakan anggota DPR.
"Selain itu ini menjebak pemerintahan juga, karena jika ada korupsi, DPR bisa cuci tangan, karena anggaran ini kan dikelola atau dieksekusi oleh pemerintah daerah dan Kementerian terkait," katanya.
Diketahui, DPR mengusulkan dana aspirasi bagi para anggota DPR dimasukan dalam APBN 2016, dimana jumlahnya terbilang fantasis yaitu mencapai Rp 15-20 miliar per tahun setiap anggota. Jika ditotal, negara akan mengeluarkan Rp11,2 triliun setiap tahun.
