Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui akses pendidikan belum bisa dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.
"Hasil evaluasi Kemendagri ada skala prioritas yang harus ditekankan dengan baik menyangkut pendidikan. Ada 14 persen warga jakarta yang belum mendapat pendidikan layak," kata Menteri Tjahjo saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta ke 488 di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015)..
Kemendagri juga menyoroti masalah kesehatan. Tjahjo meminta Pemprov DKI menindak pengelola rumah sakit yang menolak memberikan pertolongan kepada warga miskin, terutama pemegang kartu yang sudah dijamin pemerintah.
"Kemudian masalah kesehatan, jangan sampai ada satu pun warga yang ditolak oleh RS. Perlu sanksi yang tegas untuk menutup RS yang menolak warganya," katanya.
Tjahjo juga berharap pembangunan Infrastruktur di Jakarta semakin tertata dengan baik.
"Kemudian pembangunan infrastruktur juga tidak terpisahkan. Penataan rumah kumuh juga harus terpadu dialokasikan dengan baik," katanya.
Pemprov DKI juga diminta untuk memacu penyerapan anggaran. Pasalnya, menurutnya, hingga saat ini penyerapan anggaran DKI tidak mencapai 20 persen.
"Tolong ini bisa dipacu kembali. Momentum ini saya kira bisa dijadikan pemacu pembangunan di Jakarta. Percepat proses tata kelola pemerintah yang bersih," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, nantinya kementeriannya juga akan mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan biaya Izin Mendirikan Bangunan.
"Untuk rusun akan ada potongan IMB sampai 95 persen. Untuk rumah menengah ke bawah juga. Termasuk juga menentukan NJOP dan PBB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat," katanya.
