Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan permainan proyek pengadaan bus Transjakarta sudah terjadi sejak Jakarta dipimpin Sutiyoso.
Bowo mengatakan pada masa kepemimpinan Sutiyoso, pengelolaan Transjakarta dipegang oleh unit pelaksana tugas yang di dalamnya berisi pejabat Dinas Perhubungan.
"Makanya saya bilang nggak bisa UPT mesti bentuk PT (Perseroan). Kalau gubernur lebih gampang mengendalikan PT. BUMD kan karena kalau saya mau pecat CEO BUMD kalau 100 persen, notulennya cukup tanda tangan jadi selesai loh. Jadi cepat. Makanya lebih baik kita taruh profesional jadi BUMD," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Namun, Ahok menyadari pengelolaan Transjakarta oleh BUMD masih ditemukan sejumlah kelemahan, salah satunya kurangnya suntikan modal dalam bentuk Pernyertaan Modal Pemerintah karena tidak dianggap sebagai belanja publik. Akibatnya, dalam postur APBD, Pemprov Jakarta terkesan minim belanja publik.
"Cuma ada kelemahannya, postur anggaran PMP ke BUMD itu bukan anggaran belanja barang jasa loh. Nanti seolah DKI enggak punya belanja barang jasa, terkesan semua porsi pegawainya begitu tinggi," kata Ahok.
Ahok menilai dalam pengadaan bus Transjakarta seringkali terjadi permainan oknum pejabat Dinas Perhubungan.
"Pertama bukan Tiongkok, masih Jepang. Habis itu mereka main mata mungkin karena terbukti dari pengadilan mark up kan. Jaman Pak Sutiyoso masuk penjara Rustam Effendi, berarti dari awal sudah main karena dia pertama kali bikin Transjakarta. Masuk penjara," kata Ahok.
