Menteri Parpol atau Profesional, Mana yang Tidak Maksimal?

Suara.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai bahwa para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) terlihat bekerja dengan agenda sendiri dan tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga tidak maksimal.

"Para menteri dari partai politik bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Mereka tidak tunduk pada agenda kerja dan arahan Presiden atau pada Nawacita. Ini sangat berbahaya," kata Ray, baru-baru ini.

Menurut Ray, para menteri dari parpol kerap membawa agenda sendiri dan kelompoknya, yang mengakibatkan kinerja Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) anjlok. Hal ini menurutnya berbeda dengan menteri non-partai politik atau profesional, yang bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

Pernyataan Ray ini disampaikannya terkait pernyataan politisi PKB, Daniel Johan, yang justru menilai bahwa kinerja menteri dari kalangan profesional saat ini buruk.

Menurut Ray, kalau dilihat secara keseluruhan, kompetensi dan kualitas menteri Kabinet Kerja ini sebenarnya sama. Menteri dari parpol dan profesional menurutnya memiliki kecakapan yang kompetensi yang sama.

Namun, tambah Ray, yang membedakan mereka adalah agenda kerja yang dibawa dan diterapkan. Para menteri dari partai politik, kata Ray, kerap membawa agenda sendiri dan partai serta kelompoknya.

"Sementara menteri non-parpol atau dari kalangan profesional bekerja atas dasar arahan, agenda dan program Nawacita Joko Widodo," ujarnya. "Mereka bisa diarahkan oleh Jokowi dibandingkan menteri dari parpol," tambahnya.

Harus Bersatu
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq, sepakat dengan Ray Rangkuti, bahwa menteri dari parpol atau profesional itu sebenarnya sama saja, sejauh dia bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini.

Aunur berharap, Presiden Jokowi memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa. Kinerja Menteri Perdagangan Rahmat Gobel misalnya, menurutnya sudah bagus karena bisa mengendalikan gejolak harga selama Ramadan dan memastikan ketersediaan pangan.

"Tetapi kalau daya beli masyarakat turun akibat nilai tukar rupiah anjlok, bagaimana bisa membeli pangan? Karenanya, kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung," katanya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, mengevaluasi menteri tidak bisa dikotomis antara menteri dari parpol dan profesional. Dia berpendapat, tidak bisa mengatakan menteri dari parpol lebih bagus dan menteri non-parpol tidak bagus dan sebaliknya.

"Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non-parpol, jika bekerja baik disebut profesional," katanya.

Namun, Laode Ida mempertanyakan juga soal indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sang menteri. Ini merujuk pada apa yang dilakukan politisi PKB yang mengatakan kinerja menteri non-parpol atau dari kalangan profesional buruk.

"Belum tentu juga kinerja menteri dari parpol bagus. Evaluasi itu harus menyeluruh, jangan dikotomis. Karena sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah seorang menteri bekerja baik atau tidak," ujarnya.

Karena itu, Laode Ida menyarankan ada dua indikator dalam menilai kinerja menteri. Pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ini bisa dilihat dari cara Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar yang membuat harga selama Ramadan ini bisa terkendali. Cara ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Kedua, menurut Laode Ida, adalah tidak adanya korupsi di kementerian. "Ini indikator awal menilai baik atau buruknya kinerja menteri," tandasnya. [Antara]