Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana Pilkada serentak yang hampir mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata Jokowi saat memimpin Rapat terbatas (Ratas) di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Jokowi mengatakanm, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada, di mana pendanaan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.
"Dengan demikian pemeritntah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa di danai oleh APBD," katanya.
Jokowi mengungkapkan, kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan meminta Menkopolhukkam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya untuk berkoordinasi tentang masalah penganggaran untuk keamanan ini.
"Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan pilkada," ujarnya.
Presiden mengungkapkan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember 2015 ini sebanyak 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. (Antara)
