Dana APBD DKI Juga Tersedia untuk Kebutuhan TNI-Polri

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini siap membantu pihak TNI atau Polri yang berada di lingkungan Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dana tersebut akan digelontorkan dari dana APBD DKI 2015.

"APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka (TNI/ Polri) ngajuin program, kita teliti, harganya berapa kita koreksi. Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya kita tanya kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin" ujar Ahok biasa Gubernur Basuki disapa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7/2015).

"Jadi nggak bisa kita mau kasih duit gelondongan, harus ngajuin mau beli motor berapa, harga berapa terus mereknya apa lalu kita cocokkan di SKPD terkait. Terus kita tanya dia mau terima barang apa beli sendiri, kalau mau beli sendiri ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," Ahok menambahkan.

Selain itu, jika personil TNI atau Polri membantu pemerintah DKI maka akan diberikan honor sebesar Rp250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak Rp38.000 per hari untuk setiap orang.

Namun, setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer DKI harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal komandan kodim untuk TNI, dan kepala polres untuk Polri. Hal itu diperkuat dengan adanya Pergub Nomor 138 Tahun 2015 pada tanggal 3 Maret 2015.

"Itu per hari. Kalau kita minta pasukan datang kan dikasih uang honor, nah honor itu ditetapkan Rp250.000 per hari. Uang makannya Rp38.000 per hari. Saya lagi dorong TNI Polri yang mau kerjasama kita, dia mesti punya rekening Bank DKI biar kita transfer langsung," jelas Ahokk,

"Rekening Bank DKI itu kelebihannya ATM-nya yang combo dia bisa naik bus gratis. Jadi bisa menjadi e-ticket naik transjakarta, walaupun nggak dipotong tapi saya pengen tahu siapa yang naik bus. Terus mesti pakai seragam, kalau nggak nanti takut nakal terus dipinjamin," tegas Ahok.