Koalisi LSM Tangsel Buka Posko Pengaduan Politik Uang Pilkada

Suara.com - Sekelompok lembaga swadaya masyarakat, ormas sampai organisasi kampus membentuk koalisi anti-politik uang di Tangerang Selatan. Ini sebagai gerakan menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di sana akhir tahun ini.

Koalisi masyarakat sipil itu menamakan diri SAPU atau satuan tugas lawan politik uang di Tangerang Selatan. Pilkada itu akan dilakukan pada 9 Desember 2015. KPU Kota Tangerang Selatan telah menerima 3 pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Di antaranya Airin Rachmi Diany berpasangan dengan Benyamin Davnie selaku Petahana, Ikcsan Mojo berpasangan dengan Lin Claudia Chandra, serta Arsid berpasangan dengan Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri.

Koordinantor Satgas SAPU, Beno menelisik Tangsel rawan praktik politik uang. Sehingga ini perlu diawasi langsung oleh masyarakat.

“Melihat atmosfer Pilkada Tangsel kali ini tidak menutup kemungkinan politik uang masih di jadikan instrumen kampanye yang handal untuk meraih kemenangan,” kata Bedo dalam pernyataannya, Kamis (30/7/2015).

Beno menjelaskan pihaknya membuka “hotline” pengaduan jika terjadi bagi-bagi uang.  SAPU membuka posko pengaduan di Perumahan Griya Jakarta, Jl. Kemang Raya Blok. B1 No. 30 Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Pengaduan bisa juga dikirimkan lewat email [email protected] atau juga telepon di 085780290518 dan 081311554720.

SAPU ini terdiri dari gabungan LSM dan Ormas di antaranya TRUTH (Tangerang Public Transparency Watch), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MataHati Tangerang Selatan, Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Tangerang, Madrasah Antikorupsi, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Tangerang Selatan, HMI KOMIPAM (Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pamulang), IKA SAKTI (Ikatan Alumni Sekolah Antikorupsi) Tangerang, dan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Tangerang Selatan.

“Kami juga akan mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk cerdas, dengan tidak memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan politik uang atau memberikan sejumlah uang demi memperoleh simpatik dan suara untuk kemenangan calon tersebut, ini sebagai bentuk sanksi social,” tutup Beno.