Suara.com - Presiden Joko Widodo menyodorkan 786 pasal RUU KUHP ke DPR untuk dimasukkan ke KUHP, di antaranya pasal tentang penghinaan Presiden.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar bereaksi keras atas pengajuan pasal penghinaan Presiden, padahal sebelumnya sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi.
"Ini sudah sepatutnya ditarik. Karena sudah tidak zamannya lagi. Karena mengritik Presiden itu bagian dari demokrasi," kata Haris di Dewan Pers, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dia mempertanyakan alasan pemerintah memasukkan pasal terebut ke dalam pengajuan revisi. Haris menduga Presiden Joko Widodo sesungguhnya tidak tahu pasal tersebut dimasukkan.
"Nah itu yang saya nggak ngerti, kenapa pemerintah masih mencantumkan pasal tersebut. Apa jangan-jangan Presiden tidak tandatangani saat surat itu diantar ke DPR untuk dibahas, apa itu kebablasan karena tidak setuju, atau memang dia setuju dan menginginkan pasal tersebut. Karena ini implikasinya cukup besar untuk demokrasi Indonesia," kata Haris.
Menurut Haris definisi penghinaan Presiden sehingga diberi hukuman, tidak jelas indikatornya. Jangan sampai indikator tersebut nanti malah multitafsir saat digunakan di beda lokasi.
"Begini dari pengalaman yang ada, definisi penghinaan itu nggak jelas. Jangan smpai pasal spt ini muncul lagi dan diberlakukan oleh penegak hukum polisi di Polsek-Polsek yang tafsirnya macam-macam dari Aceh sampai Papua," ujarnya.
