ICW Anggap Pasal Penghinaan Presiden Lahirkan Rezim Otoriter

Laban Laisila, Bagus Santosa

Selasa, 04 Agustus 2015 | 15:23 WIB
ICW Anggap Pasal Penghinaan Presiden Lahirkan Rezim Otoriter
Koordinator ICW, Emerson Yuntho (kanan) di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. [suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho menganggap bakal diberlakukannya kembali pasal larangan penghinaan presiden sebagai langkah mundur dan menghidupkan kembali rezim otoriter, padahal sudah pernah dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah itu juga yang menjadi aneh, langkah mundur ke belakang. Kalau itu dihidupkan kembali akan menghidupkan rezim otoritarian. Kalau presidennya benar mungkin enak. Tapi kalau presidennya juga bersikap otoriter, semua hal yang dianggap menyenggol presiden itu sangat mungkin dikriminalisasi. Ini akan kembali ke Orde Baru," kata Emerson usai menghadiri acara di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Dia meminta agar DPR tidak terburu-buru untuk membahas RUU KUHP yang di dalamnya terdapat pasal tersebut.

"Penting bagi DPR untuk tidak terburu-buru membahas RUU ini," ujarnya.

Menurut Emerson, sebaiknya DPR meminta pendapat MK terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut alasan pasal tersebut pernah dipangkas sebelumnya.

"Kalau tidak proaktif MK datang ke DPR, ya DPR bisa mengundang. Agar tidak terjadi kesalahan yang srrupa. Ini jadi sesuatu hal yang memalukan untuk DPR, bila barangkali regulasi ini jadi, dilakukan judicial review oleh pihak tertentu. Artinya, mekanimne, akuntabiltas, transaprasi  dan sebagainya tidak berjalan dalam proses penyusunan di DPR," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengajukan 786 Pasal dalam RUU KUHP ke DPR untuk disetujui menjadi UU KUHP, antara lain pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP berbunyi: "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori IV."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, Bagir: Tak Masalah Bagi Pers

Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, Bagir: Tak Masalah Bagi Pers

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 14:58 WIB

Kritikan Pedas itu Bukan Penghinaan dan Ancaman Buat Presiden

Kritikan Pedas itu Bukan Penghinaan dan Ancaman Buat Presiden

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 14:44 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Mau Dihidupkan, Yeni Rosa: Jokowi Ndeso

Pasal Penghinaan Presiden Mau Dihidupkan, Yeni Rosa: Jokowi Ndeso

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 13:56 WIB

Pimpinan DPR Evaluasi Ide Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden

Pimpinan DPR Evaluasi Ide Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden

News | Selasa, 04 Agustus 2015 | 12:22 WIB

Terkini

7 Poin Klarifikasi Raffi Ahmad soal Dana Endorse Rp14,7 Miliar, Janji Buat Korban Bencana

7 Poin Klarifikasi Raffi Ahmad soal Dana Endorse Rp14,7 Miliar, Janji Buat Korban Bencana

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 14:53 WIB

Bos BI: Transaksi Digital Tak Sepenuhnya Aman

Bos BI: Transaksi Digital Tak Sepenuhnya Aman

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB

Sohibul Iman Ungkap Pimpinan Tim Verifikasi dan Ad Hoc Pengganti Gibran di MPR

Sohibul Iman Ungkap Pimpinan Tim Verifikasi dan Ad Hoc Pengganti Gibran di MPR

News | Senin, 16 November 2026 | 14:51 WIB

7 Tips Menata Ruang Tamu Menurut Feng Shui untuk Mendatangkan Energi Positif

7 Tips Menata Ruang Tamu Menurut Feng Shui untuk Mendatangkan Energi Positif

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 14:50 WIB

Pasar Senen Blok VI Direvitalisasi Jadi Hub TOD: KRL hingga MRT Bakal Terhubung

Pasar Senen Blok VI Direvitalisasi Jadi Hub TOD: KRL hingga MRT Bakal Terhubung

News | Senin, 16 November 2026 | 14:48 WIB

14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya

14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya

Sumbar | Senin, 16 November 2026 | 14:48 WIB

Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M

Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 14:47 WIB

Syarat dan Biaya Mutasi SIM Antar Daerah Jika Pindah Domisili KTP: Panduan Lengkap dan Prosedurnya

Syarat dan Biaya Mutasi SIM Antar Daerah Jika Pindah Domisili KTP: Panduan Lengkap dan Prosedurnya

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 14:41 WIB

Review This is I: Perjalanan Menemukan Keberanian untuk Hidup

Review This is I: Perjalanan Menemukan Keberanian untuk Hidup

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 14:40 WIB

×