Suara.com - Wacana revisi UU KUHP dari pemerintah, khususnya pasal penghinaan kepada Presiden, sedang didalami pimpinan DPR.
"Ini sedang dievaluasi, kami ingin mendengar masukan-masukan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait," kata Ketua DPR Setya Novanto, Selasa (4/8/2015).
Setya Novanto menambahkan masukan dibutuhkan agar ada keterbukaan dan kritik yang membangun karena menurut Novanto, Presiden harus dijaga seperti juga menjaga institusi DPR karena simbol negara.
"Pemerintah dan rakyat harus tahu tugasnya masing-masing yang berkaitan dengan pembangunan secara demokratis," ujarnya.
Ia menyarankan kritik yang disampaikan siapa pun tidak boleh saling menghina, melainkan konstruktif.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengajukan 786 Pasal dalam RUU KUHP ke DPR untuk disetujui menjadi UU KUHP, antara lain pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP berbunyi: "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori IV."
