Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyadari banyak tempat parkir liar yang sering memicu konflik antar kelompok warga. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, warga dan Forum Betawi Rempug sampai bentrok gara-gara berebut tempat parkir.
Gubernur Ahok, saat ini sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi gesekan-gesekan antar kelompok warga gara-gara tempat parkir.
"Kita kerjasama dengan Polri dengan TNI. Ya harus pasang (parkir) meteran, pekerjakan pegawai, mereka rusak, mereka ribut, tangkap," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8/2015).
Lebih jauh, Ahok menginginkan tempat parkir liar tersebut disulap menjadi terminal parkir elektronik. Ia menyontohkan tempat-tempat pakir di Jalan Agus Salim dan Jalan Sabang yang sudah diberlakukan TPE.
Selain menghilangkan rebutan lahan parkir, sistem parkir elektronik tersebut juga memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah daerah.
Ahok menyontohkan parkiran di Jalan Sabang, sebelum penerapan tempat parkir elektronik, pemerintah hanya mendapatkan Rp500 ribu sehari, tapi sekarang Rp10-12 juta per hari.
"Kelapa Gading dulu semalam hanya sejuta, lalu kita pasang (TPE) beberapa ruas jalan saja, enggak seluruh Kelapa Gading. Tahu nggak berapa? Rp50 - 56 juta semalam. Jadi bayangin aja, berarti ada Rp1 triliun lebih, yang ngilang, nggak tahu dimakan siapa. Apa oknum ormas, oknum aparat, ini pasti ilang duit ini. Nah ini yang mau kita lawan," kata Ahok.
Menurut Ahok, potensi pendapatan dari tempat parkir di Jakarta mencapai triliunan rupiah.
"Bayangin aja, potensi parkir Jakarta kira-kira Rp1,8 triliun. Contoh yang sederhana, Rp1,8 triliun, APBD kita berapa dari parkir yang masuk? Rp26 miliar aja tahun ini target," katanya.
"Makanya kita lagi lelang, kita akan pasang terminal parkir elektronik, istilahnya parkir meter, kita akan kasih dua kali UMP kepada yang ngumpulin, sebetulnya yang ngumpulin itu enggak makan duit besar, tau nggak yang di atasnya yang besar, dapat setoran," Ahok menambahkan.
