Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menentang rencana pemerintah untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat peristiwa G 30 September 1965.
"Saya menentang. Apa dasarnya meminta maaf, atas dasar apa? Apa betul negara melakukan kesalahan," kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Dia bahkan menegaskan kalau pemerintah meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM 1965, berarti pemerintah mengakui bersalah.
"Kalau minta maaf berarti negara melakukan kesalahan, dan apakah betul negara melakukan kesalahan?" ujar Fadli Zon lagi.
Fadli Zon menyarankan agar usul meminta maaf dihentikan oleh pemerintahan Jokowi.
"itu sudah menjadi fakta masa lalu, sebaiknya rencana itu dihentikan, an saya sudah bicara dengan presiden dan dia bilang waktu itu, berpikirpun tidak pernah ada. Kalau mau rekonsiliasi harus secara natural saja, tapi tidak usah diangkat lagi. Mereka mau menciptakan masalah baru, meniciptakan konflik horizontal," tuding Fadli.
Pernyataan serupa yang menolak permintaan maaf juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Ryamizard mengatakan akan menyampaikan langsung pendapatnya kepada Presiden Jokowi.
Wacana permintaan maaf ini muncul dan menjadi salah satu opsi selain rekonsiliasi non yudisial yang tengah dibahas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat oleh sejumlah kementerian, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.
