Suara.com - Kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (5/10/2015) siang, didemo perwakilan warga dari 15 wilayah yang terancam digusur aparat pemerintah.
Menurut pantauan Suara.com, di bawah teriknya matahari, mereka bergantian orasi.
"Hentikan seluruh pengurusan di Jakarta. Terapkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Stop penggusuran paksa di Jakarta," kata perwakilan Forum Warga Bantaran Kali Muhammad Gugun di depan balai kota.
Dalam aksi, mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Hentikan Seluruh Penggusuran di Jakarta," "Kami Warga Bukit Duri Menolak Penggusuran." Mereka juga membawa replika pocong yang ditulisi "Ahok Raja Gusur Bikin Susah Rakyat."
Ada tiga hal yang mereka tuntut. Pertama, menghentikan penggusuran. Kedua, pemerintah sosialisasi dan musyawarah dengan warga, ketiga, memulihkan hak-hak warga yang telah menjadi korban penggusuran.
Gugun menilai kebijakan penggusuran hanya untuk memihak kalangan tertentu, hal itu terlihat dari bangunan yang muncul setelah penggusuran.
"Di Teluk Jakarta akan dibangun pulau. Kalau sudah jadi akan dibangun hotel, mall, aparteman. Lalu rakyat miskin di mana? Masuk ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa)," kata dia.
"Gubernur katanya ingin menuntaskan banjir, tapi yang dikorbankan rakyat miskin. Salah satu pulau yang menikmati itu Agung Podomoro. Dia akan punya mal, hotel. Kita hanya dapat penggusuran," Gugun menambahkan.
Perwakilan warga yang demo berasal dari Kampung Pulo, Bukit Duri, Ancol, Bidara Cina, Jatinegara Kaum, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Kamal Muara, Muara Baru, Pinangsia, Prumpung, Rajawali Selatan, Rawajati, dan Rusun Pesakih.
