Suara.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan kepada PO bus untuk tidak mengizinkan armadanya disewa untuk aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal ini, Gubrnur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Organda DKI untuk bisa berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sebab kalau tidak hanya sebatas himbauan.
"Itu mesti lapor polisi, yang berhak nangkap kalau orang demo naik bus. Kalau mereka sewa gimana? Enggak bisa kalau gitu. Itu juga cuma imbauan kan jadi ya imbauan saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Sebelumnya Ketua Organda DKI H. Shafruhan Sinungan mengatakan, kalau pihaknya sudah bersurat ke Dishub DKI pada tanggal (10/11/2015) dan ditembuskan ke Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian.
Organda berharap Polisi dan Dishub DKI bisa menindak tegas apabila angkutan umum bertrayek digunakan untuk mengangkut massa pendemo.
"Organda tanggal 10 November tepat di Hari Pahlawan sudah buat surat ke Dishub DKI tembusannya ke gubernur dan Kapolda Metro Jaya bahwa Organda tidak rekomendasikan khusus angkutan umum yang bertrayek untuk disewa pengunjuk rasa," kata Shafruhan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Organda mengambil tidakan tersebut karena merasa dirugikan secara materil. Terlebih tidak jarang angkutan umum yang disewa pendemo dirusak massa unjuk rasa.
Menurut Shafruhan sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah tertuang jelas bahwa angkutan umum harus mengangkut penumpang sesuai trayeknya.
Selama ini yang terjadi dikatakan Shafruhan pendemo dari luar Jakarta menggunakan angkutan umum bertrayek dari wilayah asalnya yang tidak punya trayek masuk ke area lokasi demo.
"Prinsipnya semua kendaraan yang bertrayek tidak boleh keluar dari rutenya. Makanya Organda meminta Dishub DKI tindak tegas jika ada angkutan umum yang keluar trayeknya," jelasnya.
TERPOPULER
