Suara.com - Ketua DPP Nasdem Akbar Faisal mengusulkan ada pemilihan ulang pimpinan DPR. Sebab Ketua DPR Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham ke Freeport.
Setya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Menteri ESDM Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Kondisi ini bikin kita berat. Soal benar atau tidaknya, secara moral sudah mengganggu kita. Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," kata Akbar di DPR, Selasa (17/11/2015).
"Kalau di pemerintah ada reshuffle, di DPR bisa saja. UU mengatakan itu bisa. Sama sekali bukan untuk suka atau tidak suka, tapi menyelamatkan hal yang lebih besar. Ini saat yang tepat," ujar Anggota Komisi III ini.
Senada dengan Akbar, Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa mengatakan dugaan pencatutan nama yang dilakukan Setya berdampak pada kinerja anggota Dewan. Ketua DPP Gerindra ini pun menyarankan Setya mundur bila memang dugaan itu terbukti benar.
"Kalau pimpinannya DPR dalam kapasitasnya bukan pribadi memperdagangkan jabatannya kan ini juga berdampak. Nah menurut saya lebih terhormat saudara novanto mundur gitu loh," ujar dia.
Dengan kelowongan jabatan Ketua DPR itu, Desmon mengatakan, bisa saja dilakukan kocok ulang pimpinan DPR. Dia pun menyerahkan mekanismenya lewat proses politik yang bergulir nanti.
"Sudah ada contoh pada waktu Pak Taufik Kiemas meninggal ada lobby-lobby dari PDI Perjuangan, kalau itu jadi contoh. Kalau enggak (cocok) ya kocok ulang nggak apa-apa senang juga saya. Siapa tahu saya jadi ketua DPR," ujar Desmon sembari tertawa.
