Suara.com - Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mendesak Aburizal Bakrie bersikap atas kasus Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika minta saham kepada PT. Freeport Indonesia.
"Golkar memiliki hubungan dengan Freeport sudah lama. Sejak Soeharto sebagai penentu kebijakan Golkar pada Orde Baru. Penting Ketum Golkar (Aburizal Bakrie) meyakinkan ke publik bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Freeport," kata Chalid di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Seperti apa seharusnya sikap Aburizal kepada Setya Novanto?
"Caranya memberhentikan Setya Novanto karena melakukan pelanggaran etik yang serius. Bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua DPR, tapi Golkar harus berani memecat Setya Novanto," kata mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup.
"Setya Novanto yang didukung ARB harusnya membuktikan bahwa tidak ada kaitan Golkar dengan Freeport," Chalid menambahkan.
Kasus Setya Novanto mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Di tengah desakan agar Setya Novanto diganti, kasus tersebut saat ini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
