Suara.com - Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mendesak Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto menjelaskan secara gamblang terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika minta saham kepada pimpinan PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan andil perpanjangan kontrak karya Freeport.
"Kami meminta Pak Setya Novanto memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai duduk persoalannya. Apakah betul dia meminta saham, apakah betul dia berjanji," ujar Benny di gedung Nusantara II, DPR, Kamis ( 19/11/2015).
Selain itu, Setya Novanto juga harus menjelaskan apakah pertemuannya dengan pimpinan PT. Freeport Indonesia untuk membicarakan perpanjangan kontrak Freeport atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau tidak.
"Pak Setya Novanto juga harus memberikan penjelasan kepada publik, apakah pertemuannya dengan Freeport itu atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ucapnya
Kasus Setya Novanto mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, Senin (16/11/2015).
Di tengah desakan agar Setya Novanto diganti, kasus tersebut saat ini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
