Tersandung Skandal Freeport, Golkar Didesak Pecat Setya Novanto

Suara.com - Koodinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mendesak Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) memberikan sikap tegas atas kasus yang saat ini menimpa politikus Partai Golkar Setya Novanto terkait dugaan permintaan jatah saham kepada PT Freeport Indonesia.

Pasalnya Chalid menilai PT Freeport Indonesia memiliki hubungan dengan Golkar sejak jaman Presiden RI kedua Soeharto.

"Golkar memiliki hubungan dengan Freeport sudah lama. Sejak Soeharto sebagai penentu kebijakan Golkar pada orde baru. Penting Ketum Golkar meyakinkan ke publik bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Freeport," kata Chalid dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Menurut mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) ini sikap tegas tersebut yakni memecat Novanto sebagai kader Golkar. Sebab dia menilai Novanto  dianggap melanggar etika sebagai Ketua Umum DPR.

"Caranya memberhentikan Setya Novanto karena melakukan pelanggaran etik yang serius. Bukan hanya diberhentikan sbg ketua dpr tapi golkar harus berani memecat Setya Novanto," kata dia.

Dia juga menantang agar bisa mengambil sikap tegas untuk membuktikan partainya tidak memiliki hubungan dengan Freeport

"Setya Novanto yang didukung ARB harusnya membuktikan bahwa tidak ada kaitan Golkar dengan Freeport," katanya

Kasus ini terbongkar setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya, sebagai hiburan, Senin (16/11/2015).

Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.