Suara.com - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini akan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menayakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan oleh pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi nanti saya ikut jam 1 siang. Hampir semua pimpinan dan anggota sekitar 30 orang lah yang datang," kata anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman saat dihubungi wartawan, Rabu (17/2/2016).
Prabowo membantah puluhan orang yang akan menyambangi KPK nanti kebanyakan dari fraksi Gerindra, atau orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Nggak juga kok, dari PDI P juga ada, yang saya tahu semua fraksi partai di DPRD tanpa terkecuali," katanya.
Selain membahas mengenai pembelian lahan di RS Sumber Waras diduga mengakibatkan kerugian keuangan pemerintah daerah sebesar Rp191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014, Prabowo mengatakan nantinya dewan juga akan berdialog dengan perwakilan KPK membahas mengenai pengawasan APBD DKI 2016 mengingat akan memasuki musim kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
"Gini kita kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, nanti kita juga akan mendiskusikan soal pengawasan APBD 2016 soalnya ini kan tahun Pemilu rawan penyalahgunaan," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini juga akan mendesak KPK untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dan membicarakan soal Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian pada penggunaan anggaran APBD 2014
"Artinya ada temuan BPK soal kerugian daerah yang menyebabkan Jakarta mendapatkan kategori wajar dengan pengecualian penggunaan anggaran 2014, kita akan mendiskusikan itu juga. Jadi bukan hanya soal RS Sumber Waras saja," katanya.
