Suara.com - Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa pihaknya siap membersihkan kawasan prostitusi Kalijodo dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Ahok saat hadir dalam apel gabungan bersama pihak TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta, di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).
"Prinsipnya itu saja. Jadi, kita bersihkan semua. Tentu semua dibersihkan. Jadi, kita semua didukung penuh oleh Polri dan TNI. Ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Pangkostrad. Semua lengkap di sini. Saya hanya melaksanakan konstitusi saja," kata Ahok di Makodam Jaya.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, orang yang tinggal dan membuka kegiatan di kawasan Kalijodo sudah melanggar undang-undang. Pasalnya menurutnya, tanah tersebut bukanlah tanah milik perseorangan, melainkan tanah negara.
"Prinsip kita ya, kita kan pejabat, pejabat itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Jadi, kasus Kalijodo itu sebenarnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, itu sebenarnya sudah melanggar UU Pokok Agraria itu. Sudah pelanggaran menguasai tanah negara dan dimanfaatkan untuk pribadi sebenarnya. Jadi, peruntukannya (lahan) hijau juga harus kita kembalikan," kata Ahok.
Untuk melakukan hal tersebut, Ahok mengaku saat ini masih berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri. Namun hak itu menurutnya dapat dipastikan berjalan dalam waktu dekat. Ahok menjelaskan bahwa sebelum aksi bongkar itu dilakukan, terlebih dahulu harus dikeluarkan surat peringatan (SP).
"Untuk informasi hari-H-nya, kita akan usahakan secepat mungkin. Kan ada SP1, SP2, SP3, dan SPB (surat perintah bongkar)," kata Ahok.
