Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengingatkan pembongkaran kawasan Kalijodo yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Soalnya, kebijakan tersebut bersinggungan dengan kehidupan masyarakat yang selama ini tinggal dan mencari nafkah di sana, misalnya pekerja seks komersil.
"Relokasi Kalijodo, kami sepakat, pendekatan harus humanis, seperti di Dolly (tempat prositusi di Kota Surabaya)," ujar Irman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Irman mengatakan pemerintah harus menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani warga yang selama ini mencari penghidupan di sana setelah pembongkaran.
"Kita harus pikirkan masyarakat pascarelokasi, berikan keterampilan. Hidup mereka harus lebih baik," katanya.
DPD, kata Irman, akan memantau proses relokasi kawasan lokalisasi Kalijodo. Kalijodo akan dibongkar dan lahannya dijadikan tuang terbuka hijau.
"Selanjutnya kan akan dijadikan RTH, jadi pendekatan harus humanis. DPD melalui anggota DPD dari DKI ikut awasi selama relokasi," katanya.
Sebelumnya, Ahok mengatakan pemerintah akan mengembalikan fungsi lahan kawasan Kalijodo yang terletak di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi daerah terbuka hijau. Sekarang, ini sebagian kawasan tersebut dipakai untuk kegiatan prostitusi.
Kepada penghuni yang memiliki KTP Jakarta nanti setelah pembongkaran akan diberi bantuan pelatihan usaha dan rumah susun sewa sederhana. Sementara mereka yang tidak punya KTP Jakarta akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dengan bantuan pemerintah.
Nama Kalijodo kembali jadi perbincangan usai kasus empat orang meninggal di Jalan Daan Mogot, kilometer 15, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (8/2/2016) dini hari, setelah ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan Riki Agung Prasetio (24). Belakangan, Riki ketahuan baru pulang dari kafe dan karaoke di Kalijodo.
Kalijodo merupakan tempat prostitusi legendaris, usianya lebih dari setengah abad.
