Ketua DPR dari Fraksi Golkar Ade Komaruddin menolak diadakan tes urine bagi anggota DPR. Tes yang merupakan bagian dari upaya memberantas narkoba di Senayan sebelumnya diinisiasi Fraksi PKS dan mengundang Badan Narkotika Nasional.
"Ngapain kita nyari kerjaan, dan anggaran negara lagi keluar. Pokoknya setiap yang punya masalah langsung diproses kalau perlu tes diatas tes urine," kata Ade di DPR, Selasa (1/3/2016).
"Ngapain kita nyari kerjaan, dan anggaran negara lagi keluar. Pokoknya setiap yang punya masalah langsung diproses kalau perlu tes diatas tes urine," kata Ade di DPR, Selasa (1/3/2016).
Menurut Ade dari 560 anggota kalau pun ada yang memakai narkoba, jumlahnya tak banyak sehingga tidak perlu semua anggota dewan menjalani tes urine.
"Kalau seluruhnya dites urine, saya yakin teman-teman di DPR sebagian besar tidak memakai. Mungkin satu dua. Sama seperti di masyarakat. Kalau begitu kan mubazir, anggaran negara untuk tes semua (anggota DPR)," katanya.
"Kalau semua yang tidak memakai lalu diduga memakai dan dites urine untuk apa?" tanyanya.
"Kalau seluruhnya dites urine, saya yakin teman-teman di DPR sebagian besar tidak memakai. Mungkin satu dua. Sama seperti di masyarakat. Kalau begitu kan mubazir, anggaran negara untuk tes semua (anggota DPR)," katanya.
"Kalau semua yang tidak memakai lalu diduga memakai dan dites urine untuk apa?" tanyanya.
Keinginan untuk digelar tes urine menguat setelah beberapa waktu lalu, seorang anggota dewan diamankan TNI karena diduga terlibat kasus narkoba.
