Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Ansyah berjanji tidak akan menangkap angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Hal itu disampaikan Andri saat para supir angkot KWK melakukan aksi demo di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Kita tidak akan melakukan pengandangan, tetapi sebenarnya memang ngetem itu merusak pemandangan. Kalau bisa ya nggak usah ngetem. Tetapi nanti akan kita proses, nanti akan kita buat SOP-nya. Jangan hanya kacamatanya Dishub, perlu kacamatanya KWK juga akan kami libatkan," kata Andri menjawab tuntutan para pendemo di depan Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa(22/3/2016).
Mendengar penjelasan dari Andri, para pendemo yang hadir pun bersorak kegirangan dengan bertepuk tangan atas kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Provinsi DKI. Mereka merasa senang karena ada rencana dari Dinas Perhubungan DKI untuk menjalankan aksi tersebut.
"Hore tidak ada pengandangan, akhirnya tuntutan kita dikabulkan, kita sudah menang, tapi jangan lupa yang online diurus ya pak," teriak para pendemo menanggapi pernyataan Andri.
Dalam menjawab aksi pendemo tersebut, Andri juga mengakui bahwa sistem perpanjangan trayek akan dilakukan. Itu disampaikannya karena adanya perizinan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama(Ahok).
"Kita sudah membahas menkanisme perpanjangan sistem trayek. Dan atas seizin pak Gubenrur kita akan keluarkan perpanjangan sistem prayek," kata Andri.
Seperti dimetahui, ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat ( PPAD) dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FK MPAU ), melakukan aksi unjuk rasa menolak beroperasi sarana transportasi berbasis online di beberapa titik.
Salah satu titiknya adalah depan Balaikota. Namun, ratusan masa dari Angkot KWK tersebut tidak melakukan aksi dalam waktu lama, karena aspirasi mereka langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas perhubungan DKI Jakarta, Andi Ansyah.
