Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai triliunan rupiah, yang mangkrak di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Joko Widodo menengoknya pada Jumat (18/3/2016) lalu.
Presiden sedih melihat kondisi proyek tersebut dan dia merencanakan untuk melanjutkan proyek lagi agar aset negara tak sia-sia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai proyek Hambalang mangkrak sejak zaman SBY karena sejumlah masalah serius.
Presiden sedih melihat kondisi proyek tersebut dan dia merencanakan untuk melanjutkan proyek lagi agar aset negara tak sia-sia.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto menilai proyek Hambalang mangkrak sejak zaman SBY karena sejumlah masalah serius.
"Saat itu, pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena anggaran Hambalang dibidangi Komisi X dan audit BPK. Jadi tidak bisa dicairkan. Apalagi, Panja Hambalang bilang bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada permasalahan hukum," kata Agus di DPR, Rabu (23/3/2016).
Agus menambahkan KPK juga melarang proyek tersebut dilanjutkan karena ada masalah hukum. Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi serta pengusaha masuk penjara gara-gara duit proyek.
"Sehingga, pekerjaan Hambalang praktis, siapapun menterinya, siapapun presidennya waktu itu, tentu tidak akan bisa melakukan (pembangunannya)," ujar Agus.
Agus menambahkan KPK juga melarang proyek tersebut dilanjutkan karena ada masalah hukum. Sejumlah pejabat pemerintah dan politisi serta pengusaha masuk penjara gara-gara duit proyek.
"Sehingga, pekerjaan Hambalang praktis, siapapun menterinya, siapapun presidennya waktu itu, tentu tidak akan bisa melakukan (pembangunannya)," ujar Agus.
Menurut Agus kalau KPK mengatakan masalah hukum dalam proyek Hambalang sudah selesai, pembangunan dapat dilanjutkan. Agus mengatakan sampai saat ini proyek masih dijadikan barang bukti.
"Tapi itu membutuhkan pembahasan lebih lanjut," kata dia.
