Ahok Jangan seperti Malin Kundang, Dia Disamakan Muhammad Ali

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengingatkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk introspeksi diri dan jangan bangga berlebihan dengan pencapaian sekarang.

Mengapa Fadli Zon mengatakan demikian?

"(Pilkada DKI Jakarta 2012) yang memenangkan itu Pak Jokowi, bukan dia (Ahok). Dia harusnya introspeksi. Apalagi, dalam sebuah diskusi informal, ada yang mengatakan kalau waktu itu Jokowi wakilnya bukan Ahok, maka akan menang lebih besar. Dan, kami (Gerindra) juga yang bawa Ahok. Jadi jangan seperti politisi Malin Kundang, dia tidak akan bisa jadi wagub kalau tidak ada Gerindra," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (24/3/2016).

‎"Kalau dia tahu dan perlu diingatkan, waktu dia dicalonkan, dia itu ditolak oleh Pak Jokowi sendiri, maupun bu Mega," Fadli Zon menambahkan.

Fadli menyamakan sikap Ahok sekarang seperti mantan petinju Muhammad Ali. Menurut Fadli, mereka sama sama-sama bermulut besar. Tetapi ada bedanya, Muhammad Ali bisa mewujudkan ucapannya, sementara Ahok masih banyak masalahnya. Fadli kemudian menyinggung kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang sekarang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kita butuh orang yang bisa kerja. ‎Kalau Muhammad Ali itu si mulut besar, tapi dia bisa membuktikannya. Tapi kalau Ahok, saya kira banyak masalahnya, seperti kasus Sumber Waras," kata dia.

Menanggapi laju Ahok -- yang menurut sejumlah survei, tingkat popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan nama-nama lain -- Fadli mengatakan partai politik tidak perlu memusingkannya.

"Saya kira ini kan masih lama (pilkada tahun 2017). Masih satu tahun lagi. Keputusan itu bisa saja pada Juni atau Juli. Jadi saya kira masih panjang. Tapi dinamika politik itu bisa saja (membentuk satu koalisi)," tuturnya.

Koalisi yang dimaksud ialah bergabungnya partai-partai politik untuk mengusung satu pasangan kandidat untuk mengeroyok Ahok.

Ahok akan maju ke pilkada bersama Heru Budi Hartono melalui jalur non partai politik. Langkahnya didukung oleh Partai Nasional Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat.