Ahok Jangan Samakan Kampung Sekitar Makam Habib dengan Kalijodo

Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi Jakarta merevitalisasi kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat sorotan pengurus Masjid Jami Keramat Luar Batang.

"Istilahnya kalau nggak ada ini masjid, nggak ada ini kampung. Begitupun sebaliknya. Hari Rabu minggu lalu, surat (pemberitahuan) langsung dari camat. Awal kita nggak tahu, tahu - tahu ada surat edaran perintah gubernur perda pesannya, mau direlokasi kita kaget," ujar petugas keamanan masjid Jami Keramat Luar Batang, Muhammad Dasir, saat ditemui Suara.com, Selasa (29/3/2016).

Surat yang dimaksud adalah surat pemberitahuan rencana revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan kawasan Luar Batang yang diterbitkan Kamis (24/3/2016). Surat yang diteken Camat Penjaringan Abdul Khalit diedarkan kepada warga RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4.

Dasir mengatakan seharusnya kebijakan untuk merevitalisasi kawasan Luar Batang dikomunikasikan dulu dengan warga yang sudah puluhan tahun menempatinya. Jangan langsung terit surat pemberitahuan, kata dia.

"Ini bukan seperti Kalijodo, diusir begitu saja, masjid sudah ada sejak tahun 1631. Habib Husein meninggal tahun 1756, Surat turun nggak ada negosiasi, harusnya dia kalau mau relokasi koordinasi dulu temu sama warga, biar masyarakat tahu,  hubungannya apa dia mau bikin apa," ujar Daris.

Sebelumnya sempat beredar kabar, pemerintah juga akan membongkar Masjid Jami Keramat Luar Batang yang di dalamnya terdapat Makam Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus. Tetapi, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Pemerintah tidak akan menyentuhnya, melainkan hanya akan menata kawasan sekitarnya.

"Pak Ahok belum pernah sama sekali ke sini, cuma Pak Jokowi (mantan gubernur sekarang Presiden RI) pas sebelum dan setelah jadi gubernur, dia ziarah. Masjid ini itu cagar budaya sudah ada sejak indonesia merdeka,  kalau tanah ini di klaim punya pemda darimana?" ujar Dasir.

Dasir mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menurutnya sepihak.

"Surat itu pemberitahuan untuk bongkar, yang kita sesalkan kepada pimpinan kita, kenapa sih kita nggak diundang ke seluruh RT atau RW menjelaskan apa yang harus dikerjakan," ujar pengurus masjid, Mansyur.

Manysur berharap pemerintah mempertimbangkan lagi untuk tidak membongkar pemukiman di sekitar masjid.

"Kampung sama Masjid Jami Keramat Luar Batang ini sudah sebuah kesatuan. Tolonglah Pak Ahok, selamatkan Kampung Luar Batang ini. Karena kampung ini juga sedang diusahakan ke Unesco sebagai warisan budaya," ujar Mansyur.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima Suara.com, menyebutkan beberapa hal untuk mendukung revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Kawasan Luar Batang.  

a. Merelokasi warga yang mendirikan bangunan tanpa izin pada aset pemerintah

b. Membangun tanggul penahan air laut yang lebih representatif untuk mengantisipasi rob air laut, dan menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanggul penahan pantai/air laut.

c. Mengosongkan kios milik PD Pasar Jaya Pasar Ikan yang ditempati.

Kepada para pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah, maka pemerintah provinsi DKI Jakarta menawarkan relokasi ke rumah susun yang disediakan.

Kepada para penduduk pengontrak rumah, agar segera dapat mempersiapkan diri untuk pindah mencari tempat kontrak rumah di kawasan lain.

Kepada para pemilik bangunan di atas tanggul/badan air laut/saluran/kali, agar dapat membongkar sendiri bangunannya.