Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan Jakarta merupakan barometer politik nasional. Itu sebabnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 nanti harus berkualitas.
"Saya ingatkan, jangan sampai birokrasi dipakai untuk pemilu, jangan sampai APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Kemudian jangan sampai ada hal-hal yang menciderai pilgub DKI Jakarta. Ini harus jadi pilgub yang berkualitas," kata Hidayat usai menghadiri acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara' di JCC, Rabu (30/3/2016).
Wakil Ketua MPR mengatakan jangan sampai pilkada nanti malah menguntungkan calon tertentu karena kedekatannya dengan birokrasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
"Saya ingatkan, jangan sampai birokrasi dipakai untuk pemilu, jangan sampai APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Kemudian jangan sampai ada hal-hal yang menciderai pilgub DKI Jakarta. Ini harus jadi pilgub yang berkualitas," kata Hidayat usai menghadiri acara Konvensi Nasional Tentang Haluan Negara yang bertema Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara' di JCC, Rabu (30/3/2016).
Wakil Ketua MPR mengatakan jangan sampai pilkada nanti malah menguntungkan calon tertentu karena kedekatannya dengan birokrasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hidayat mengatakan penggunaan APBD untuk kepentingan pilkada bisa saja terjadi. Hidayat tidak merinci indikasi tersebut karena mesti ditelaah lagi.
"Kalian wartawan coba amati, pada tahun 2016, begitu banyak program yang sebelumnya tidak digunakan," tuturnya.
"Penyerapan anggaran kurang, padahal gubernur dihadirkan agar adanya penyerapan. Yang paling aneh kan Pak Ahok bilang, 'lebih baik tidak terserap daripada korupsi.' Di luar Jakarta, banyak daerah yang terserap anggarannya, tapi tidak korupsi. Kita anti korupsi tapi serapan anggaran harus juga dilakukan," kata dia.
