Jokowi Ingatkan Seruan "Kerja...kerja...kerja"

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri anggota Kabinet Kerja untuk fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, dan bermanfaat bagi rakyat. Jokowi menegaskan bahwa Pemerintahan sekarang mengedepankan kerja konkrit bukan rencana apalagi wacana.

"Politik kita politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai biar rakyaat, kita ini sudah bekerja atau belum, mampu bekerja atau tidak," kata Jokowi dalam sidang paripurna Kabinet di Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016).

Jokowi meminta para menteri anggota Kabinet Kerja untuk fokus pada 3 hal. Di antaranya deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Ketiga hal ini, sebenarnya bukanlah kali pertama disampaikan kepada para menteri. Tapi seperti juga pengecekan pembangunan infrastruktur yang akan selalu dilakukan oleh Jokowi tidak hanya satu kali, bahkan hingga enam kali.

Ketiga hal ini juga diharapkan akan selalu menjadi perhatian para Menteri Kabinet Kerja. Di bidang deregulasi, Jokowi meminta agar aturan yang terlalu banyak disederhanakan.

“Semua kementerian harus bergerak disini. Aturan-aturan yang rumit, bertele-tele segera hapuskan,” ucap dia.

Jokowi mencatat ada 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3.000 peraturan daerah bermasalah.

“Sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam memutuskan, pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak. Inilah yang akan memberikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” Jelas dia.

Selain itu ia juga mengingatkan persoalan infrastruktur, dia meminta agar para menteri dan kepala lembaga agar belanja modal difokuskan pada infrastruktur.

“Jangan lagi kita terjebak pada money follow function. Semuanya dibagi rata pada organisasi-organisasi di kementerian yang ada di lembaga yang ada,” tegasnya.

Presiden tidak mau lagi ada pembagian anggaran secara rata dalam organisasi, baik di kementerian maupun lembaga. Prioritas harus jelas karena infrastruktur merupakan kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing investasi dan mempersatukan, baik antar kota antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau.

Kemudian Hal ketiga yang diingatkan Jokowi adalah bidang sumber daya manusia (SDM). Dia mengingatkan pentingnya menciptakan SDM yang handal karena akan memberikan percepatan dalam pembangunan kita.

“Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, dan Kementerian Perindustrian dan lain-lainnya perlu segera harus diputuskan sehinga langsung bisa action di lapangannya,” kata dia.

Terkait reformasi dalam perencanaan dan penganggaran, Presiden menginstruksikan setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga. Dia ingin pengelolaan tidak diserahkan kepada bawahannya.

“Pengendalian anggaran fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Tidak perlu banyak-banyak program, konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat. Dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta agar dilakukan efisiensi pada APBN-P 2016, baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas dan belanja modal yang tidak prioritas. Misalnya seperti pengadaaan mobil.