Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo memimpin sidang paripurna kabinet di gedung utama kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Rapat ini membahas beberapa poin penting, di antaranya mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2016 dan Penghematan Pagu anggaran Tahun 2016. Kemudian Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017. Serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pada sidang paripurna kabinet kali ini, saya ingin menekankan beberapa hal yang berkaitan dengan APBNP, RPJMN, one map policy, dana desa, dan ease of doing business," kata Jokowi membuka sidang paripurna kabinet.
Jokowi menjelaskan ada tiga hal yang akan fokus dikerjakan pemerintah. Pertama mengenai deregulasi, atau aturan regulasi yang sangat banyak dan harus disederhanakan oleh semua Kementerian. Kemudian berkaitan dengan peraturan daerah (perda) yang menghambat harus dipangkas.
"Ini yang akan berikan dorongan kita dalam berkompetisi dengan negara lain. Kedua masalah infrastruktur, bahwa belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur harus difokuskan, jangan ada lagi terjadi pada meney follow function. Anggaran setiap Kementerian dan Lembaga tidak bisa dibagi rata, bahkan hingga ketingkat bawah, jadi anggaran harus sesuai program yang jadi prioritas," kata Jokowi
Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Minusia (SDM) yang harus ditingkatkan. Menurut Jokowi, itu akan memberikan percepatan dalam pembangunan di berbagai daerah.
"Kerja sama antara Kemenaker, Kemendiknas, Kemendikti, Kemenperin dan lainnya saya kira ini segera harus diputuskan. Sehingga langsung bisa action di lapangan," tandas dia.
