Suara.com - Forum Pajak Berkeadilan mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Gugus Tugas Mafia Kejahatan Pajak terkait bocornya nama-nama pejabat negara, politikus dan para pengusaha yang ada di dalam dokumen Panama Papers.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan meminta Jokowi bisa memanfaatkan adanya informasi yang muncul dari lembaga firma hukum Mossack Fonseca untuk bisa mengusut praktik penghindaran pajak dan dugaan pencucian uang para wajib pajak di Indonesia.
"Panama papers harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan presiden harus segera membentuk gugus tugas mafia pajak, sudah menjadi darurat pengemplang pajak," kata Ah Maftuchan dalam konferensi pers Forum Pajak Berkeadilan bertajuk 'Panama Papers: Terkuaknya Fenomena Gunung Es Kejahatan Pajak' di kantor Transparency Internasional Indonesia, Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).
Dia sendiri meyakini jika pemerintah tidak segera mengusut dugaan pengemplangan pajak para wajib pajak ini yang daftat namanya masuk ke dokumen Panama Papers akan berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah yang taat pajak.
"Dampak, kalau pemerintah tidak segera melakukan upaya hukum terhadap mereka yang terindikasi pengemplang pajak sangat mencederai hati para orang kecil yang taat pajak," kata dia.
Koordinator Public What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah juga meminta pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan forum G-20 untuk dijadikan ajang kerjasama di bidang ekonomi dan hukum perpajakan internasional.
"Melakukan pertukaran informasi data antar yuridiksi, melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan," kata Maryati.
"Melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melingkupi administrasi, kelembagaan dan penegakan hukum," lanjut dia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen milik firma hukum asal Panama Mossack Fonseca yang bocor.
Panama Papers mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri.
Panama Papers adalah hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists, sebuah koran dari Jerman SüddeutscheZeitung dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Dokumen ini mengungkapkan keberadaan perusahaan-perusahaan di kawasan surga pajak (offshore companies) yang dikendalikan para tokoh penting dunia, mulai dari Kepala Negara, keluarga kerajaan, konglomerat hingga para selebriti. Banyak tokoh Indonesia yang tercantum dalam dokumen tersebut.
TERPOPULER
